Dewan Pers mengeluarkan petunjuk teknis mengenai pengetatan etika peliputan berita kasus perlindungan anak guna melindungi hak psikologis dan masa depan anak korban kejahatan. Aturan baru ini melarang keras media massa menyiarkan identitas, wajah, nama orang tua, serta alamat tempat tinggal anak yang terlibat kasus hukum. Jurnalis wajib mengagagalkan penggunaan teknik penyamaran identitas secara sempurna pada rekaman gambar visual maupun audio dalam pemberitaan. Pengetatan regulasi ini bertujuan mencegah trauma berulang serta stigmatisasi negatif dari lingkungan sosial anak.
Pelanggaran terhadap kode etik peliputan anak masih sering ditemukan pada media online yang mengejar sensasi klik pengunjung demi keuntungan iklan. Dewan Pers secara tegas mengimbau pimpinan redaksi untuk memperketat proses penyuntingan naskah berita sebelum diunggah ke jaringan internet publik. Berita yang mengeksploitasi penderitaan anak demi popularitas media akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi moral yang berat. Kode etik jurnalistik harus menjadi benteng moral utama dalam setiap karya peliputan.
Para wartawan di lapangan mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik wawancara ramah anak yang didampingi oleh psikolog anak profesional. Jurnalis dilarang mendesak anak untuk menceritakan kembali peristiwa traumatik yang pernah dialaminya secara langsung di depan kamera. Pendekatan jurnalisme empati menjadi prinsip dasar yang wajib dipegang teguh oleh seluruh insan pers saat bertugas di lokasi kejadian. Keselamatan jiwa dan kejiwaan anak harus diutamakan di atas kepentingan berita.
Organisasi wartawan nasional mendukung penuh penerapaan sanksi tegas bagi awak media yang terbukti melanggar pedoman pemberitaan ramah anak tersebut. Dewan etik organisasi siap melakukan pemeriksaan internal terhadap jurnalis yang lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan kerahasiaan anak. Sinergi antara lembaga pengawas pers dan komunitas wartawan diperkuat demi menjaga martabat profesi jurnalistik Indonesia. Kepercayaan publik terhadap pers ditentukan oleh kepatuhan pada etika.
Masyarakat luas juga diimbau untuk tidak ikut menyebarkan foto atau video polos identitas anak korban kejahatan di jejaring media sosial mandiri. Penghentian penyebaran konten berbahaya di media sosial membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi pemulihan psikologis sang anak. Media massa diharapkan menjadi contoh terdepan dalam memberikan keteladanan peliputan berita yang humanis dan beretika tinggi. Konsistensi pengetatan etika peliputan akan mewujudkan pers nasional yang profesional dan bermartabat.