PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara resmi mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk golongan non-subsidi, yang mulai berlaku efektif per 1 Oktober 2025. Keputusan ini memicu berbagai respons di kalangan masyarakat. Pihak PLN menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga energi primer global, seperti batu bara dan gas alam, yang merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik di Indonesia. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat PLN pada Jumat, 26 September, menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan dan menjamin pasokan listrik yang stabil.
Meskipun menuai kritik, PLN berjanji bahwa kenaikan tarif listrik ini akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. PLN berencana menggunakan dana tambahan yang terkumpul untuk modernisasi infrastruktur kelistrikan, termasuk pembangunan pembangkit listrik baru, perbaikan jaringan transmisi, dan pengembangan teknologi smart grid. Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi pemadaman listrik dan mempercepat respons terhadap gangguan. Menurut Manager Komunikasi PLN, Bapak Rahmat Hidayat, tim teknis PLN akan bekerja 24/7 untuk memastikan keandalan pasokan listrik. “Kami telah menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi keluhan pelanggan. Masyarakat bisa melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi call center 123,” ujar Rahmat pada Selasa, 30 September. Kenaikan tarif listrik ini juga diklaim sebagai upaya untuk mengurangi beban subsidi energi yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan kenaikan tarif listrik ini. Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Bapak Edy Saputra, menjelaskan bahwa subsidi listrik akan tetap dipertahankan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, guna memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani mereka. “Kami telah berkoordinasi dengan PLN dan pihak terkait untuk memastikan data penerima subsidi valid dan tepat sasaran,” kata Edy dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Rabu, 1 Oktober. Di beberapa wilayah, pihak kepolisian juga turut mengamankan distribusi informasi yang akurat kepada masyarakat untuk menghindari hoaks terkait kenaikan tarif ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Endra Zulkarnaen, menyatakan bahwa patroli siber ditingkatkan untuk memantau penyebaran informasi palsu.
Dalam jangka panjang, kenaikan tarif listrik diharapkan dapat mendorong efisiensi energi di masyarakat. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara lebih bijak, seperti mematikan lampu yang tidak terpakai dan memilih peralatan elektronik hemat energi. Dengan demikian, diharapkan dampak dari penyesuaian tarif ini tidak terlalu memberatkan masyarakat, sementara PLN dapat terus meningkatkan kualitas layanan. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk mewujudkan sektor energi yang mandiri dan berkelanjutan, demi masa depan yang lebih baik.