Kehadiran praktik spiritual di tengah perebutan kekuasaan bukanlah hal baru di Indonesia, namun isu mengenai Diplomasi Dukun kembali menghangat menjelang pemilihan umum tahun 2026 mendatang. Banyak calon pemimpin yang secara sembunyi-sembunyi mengunjungi tokoh spiritual untuk mencari restu atau sekadar mendapatkan kepercayaan diri tambahan melalui ritual-ritual tertentu. Persaingan politik yang semakin sengit membuat rasionalitas terkadang terpinggirkan oleh kepercayaan akan kekuatan tak kasatmata yang dipercaya mampu mengubah arah dukungan suara di akar rumput. Hal ini menciptakan perpaduan ganjil antara sistem demokrasi modern dan kepercayaan kuno yang masih sangat kuat akarnya di tengah masyarakat kita.

Praktik ini sering kali dibungkus dengan alasan menjaga tradisi, padahal di baliknya terdapat ambisi besar untuk memenangkan pertarungan dengan segala cara yang memungkinkan. Penggunaan Diplomasi Dukun mencerminkan rasa ketidakpastian yang tinggi di kalangan politisi terhadap survei elektabilitas dan kinerja mesin partai mereka sendiri. Mereka mencari “jaminan” tambahan yang tidak bisa diberikan oleh konsultan politik berbasis data ilmiah, sehingga jalur mistis dianggap sebagai solusi alternatif yang bisa menenangkan kecemasan pribadi. Ironisnya, di panggung depan mereka tetap berbicara mengenai visi-misi yang intelektual, sementara di balik layar mereka sangat bergantung pada petunjuk-petunjuk yang bersifat ramalan dan supranatural.

Dari sisi sosiologis, ketergantungan ini menunjukkan bahwa gengsi dan harga diri seorang pejabat sering kali lebih besar daripada keberanian untuk menerima realitas politik yang ada. Adanya Diplomasi Dukun di pusat kekuasaan juga berdampak pada cara pengambilan keputusan yang terkadang tidak logis karena didasarkan pada bisikan yang dianggap sebagai wahyu. Hal ini tentu saja sangat membahayakan tata kelola pemerintahan yang seharusnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun logika publik. Ketika kepercayaan pada klenik lebih dominan daripada kepercayaan pada aspirasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi sebuah pertunjukan sandiwara yang dikendalikan oleh kekuatan dari ruang-ruang gelap.

Masyarakat sebenarnya sudah mulai kritis terhadap perilaku para pejabat yang masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang berlebihan tersebut. Namun, Diplomasi Dukun tetap bertahan karena adanya simbiosis antara tokoh spiritual yang butuh pengakuan dan politisi yang butuh perlindungan batin di tengah panasnya gesekan kekuasaan. Sering kali anggaran yang seharusnya digunakan untuk kampanye edukatif justru mengalir ke kantong-kantong paranormal demi ritual pembersihan energi atau penarikan simpati secara gaib. Situasi ini menunjukkan bahwa modernitas infrastruktur kita belum dibarengi dengan modernitas pola pikir para pengambil kebijakan yang masih dihantui oleh ketakutan-ketakutan irasional akan kegagalan politik.